Shofwan Karim IVLP

Shofwan Karim, Oktober, 2009, St. Petersburg, Russia (Dok) Oleh Shofwan Karim Sejak zaman kelasik sampai era moderen, pemikiran Islam tentang kenegaraan secara teoretis, menurut Munawir Sjadzali (1990) terpilah kepada tiga aliran. Pertama, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, lebih dari itu Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Menurut aliran ini Islam mengandung sistem yang lengkap termasuk sistem kenegaraan dan politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaklah kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, tidak perlu mengikuti sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhmmad dan empat Kulafa al-Rasyidin. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah Al-Mawardi (975-1058), Ibnu Taimiyah (1263-1328), Rasyid Ridha (1865-1935), Hasa...

 Ottawa dan Niagara Falls

  Bersahabat sejak 2001. Bersama LP di sebuah Resto Seattle,  Juni 2005 di Seattle. (Dok Pri)     Peserta 17 Negara IVLP 2015 di depan US Capitol, Wash, D.C. Foto Dok   Masjif al-Idrisi, Seattle, WA. Foto SK Oleh Shofwan Karim   (Alumni International Visitor Leadership Program-IVLP , USA , 2005; Ketua PWM Sumbar 2000-2005; 2015-2022 ; Pj. Rektor 2001, 2004-2005 dan Rektor 2006-2013 UMSB dan kini Dosen Passasarjana UM Sumbar)   Masjid & Islamic Center Washington, D.C.Foto SK Membaca berita di detik.com tentang tuduhan seorang analis dari Universitas Airlangga bahwa AS ikut campur tangan dalam ledakan Bom di Pasar Tantena, Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/5/2005) kemarin, membuat kami terpurangah-kaget. Hal itu menjadi bahan diskusi kami malam ini dengan teman saya LP Jeter di rumahnya kawasan Capitol Hill, Residential District Seattle, negara bagian Washington, belahan barat Amerika. Saya tertawa membaca t...

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dilakukan pemerintah terutama untuk menambah pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 100 triliun. Sementara dalam APBN 2025, sudah dianggarkan dana Rp 71 triliun untuk program tersebut. Prabowo telah meminta agar anggaran MBG pada 2025 ditambah untuk menambah jumlah penerima manfaat, dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang. Dampaknya semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah diminta menyisir anggaran dengan target akumulasi senilai Rp 306,7 triliun. Anggaran yang dipangkas antara lain adalah belanja operasional perkantoran, belanja seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah (TKD). Baca juga: Efisiensi Anggaran dan Hubungannya dengan Jalan Rusak di...